Presiden tidak Mau Indonesia Terkucilkan Dari Peta Sepak Bola Dunia
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku hal itu mewakili perintah yang diterimanya dari Presiden Jokowi di Istana Kepesidenan Jakarta, Jumat, setelah ia menyampaikan laporan hasil pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino.
“Bapak Presiden menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA,” kata Erick dalam keterangan pers di Kantor Presiden.
Erick mengingatkan bahwa otoritas sepak bola dunia, FIFA, saat ini memiliki total anggota 216 negara, termasuk di dalamnya Indonesia.
“Sehingga bisa diartikan bahwa Bapak Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia,” ujar pria yang juga menjabat Menteri BUMN tersebut.
Selain instruksi untuk tetap menjalin komunikasi agar Indonesia tetap menjadi keluarga FIFA, Erick mengaku ia juga diperintahkan Presiden untuk mempercepat perumusan cetak biru transformasi sepak bola Indonesia yang sebetulnya sudah menjadi arahan sejak dirinya baru dilantik menjadi Ketum PSSI 2023-2026.
Erick menekankan dirinya akan bekerja keras agar bisa memastikan transformasi sepak bola Indonesia betul-betul terjadi dan tidak hanya berakhir menjadi wacana semata.
Dia juga akan berusaha untuk membuka negosiasi bersama FIFA demi menghindarkan PSSI kembali dijatuhi sanksi seperti pada 2015 silam.
Erick menemui Presiden untuk melaporkan hasil pertemuan dengan Infantino di Doha, Qatar, Rabu (29/3) kemarin, yang justru menghasilkan keputusan FIFA mencoret status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
FIFA pada Rabu (29/3) mengumumkan pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dengan alasan pertimbangan kondisi terkini tanpa menjelaskan lebih lanjut sembari menyebut mereka tengah mempertimbangkan sanksi yang bisa dijatuhkan.
Pengumuman pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 muncul setelah beberapa pekan terakhir ramai pro-kontra keikutsertaan Tim Nasional Israel U-20 dalam ajang tersebut, termasuk penolakan yang disuarakan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.